Hadiri Rakernas Forsesdasi, Gubernur Sumbar Minta Maksimalkan Fungsi Baznas untuk Tekan Angka Kemiskinan Ekstrim

PADANG - Isu kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) yang digelar di Hotel Santika, Padang Sumbar, Senin (19/12/2022).

Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi berbagai daerah, termasuk berbagai negara di dunia. 

Baca juga: Eriko Sotarduga Minta Calon Gubernur BI Tingkatkan Kualitas SDM Generasi Muda

“Ini tujuan utama kita memberantas kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan berkelanjutan, ” ujar Gubernur Sumatera.

Salah satu Indikator kemiskinan ekstrim adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 11 ribu per kapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status tersebut adalah lansia atau penyandang cacat.

Baca juga: Tingkatkan Perekonomian Warga, AQUA Solok Berikan Prndampingan  Melalui  Program CSR

Menurutnya, sebagian besar lansia dan penyandang disabilitas bukanlah masyarakat yang produktif, sehingga perlu dicarikan solusinya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim adalah melalui sistem subsidi. 

“Dalam hal ini peran Baznas sangat diperlukan untuk memberikan subsidi, sehingga lebih tepat jika fungsi Baznas kita maksimalkan, karena masyarakat miskin termasuk dalam kategori yang berhak menerima zakat, ” ujarnya.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Naik, Angka Kemiskinan di Kabupaten Solok Merosot

Gubernur Sumatera meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memaksimalkan perannya untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

“Kami telah berkoordinasi dan mensinergikan program-program dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah, kami berharap dapat terealisasi, ” harapnya.

Baca juga: Agun Gunandjar: Perlu Adanya Sinergi dan Kolaborasi antar Daerah untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali

Namun kondisi ini juga menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih memerlukan strategi dan pendekatan yang ekstrim agar berbagai program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal.

Salah satu strategi dan pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara masif di semua level pemerintahan. 

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Pemkab Solok Gelar Pasar Murah

“Makanya kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan kemiskinan, ” ujarnya.

Menurut Gubernur Mahyeldi, pada tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara nasional di 34 provinsi seluruh Indonesia dan memperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp233, 8 triliun atau setara 1, 72?ri PDB pada tahun 2018 yang bernilai Rp. 13.588, 8 triliun.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang paling strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. 

Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan jika pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membuat program-program strategis pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permasalahan terkait pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumatera yang tidak mengajukan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut diperlukan, karena kurangnya karyawan.

Baca juga: Wawako Ikuti Rakor Virtual Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

“Kenapa!, karena keterbatasan APBD, tapi kami sangat berharap agar biaya pertolongan pertama dibebankan ke APBD pusat, ” ujar Mahyeldi.

Masalah kebijakan pertolongan pertama di daerah juga menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini merupakan implikasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

Gubernur Mahyeldi berharap dengan hadirnya Sekjen Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dapat memberikan solusi atas permasalahan P3K ini. 

“Kami ingin pembiayaan terkait penempatan P3K ditangani pusat, karena keterbatasan anggaran di daerah, ” pintanya.

Oleh karena itu, melalui forum ini kami berharap dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat menjawab isu-isu strategis saat ini.

Baca juga: Pengendalian Inflasi, Pemerintah harus Menurunkan Harga Sampai ke Ambang Batas Wajar

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia masih tinggi dari data tahun 2021. 

Mengenai tingkat kemiskinan ekstrim, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus. Suhajar menjelaskan, fakta masih adanya ratusan ribu orang yang mengalami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk dicermati.

“Tadi Gubernur Sumut menjelaskan indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk dengan pendapatan kurang dari Rp 11 ribu per kapita/hari. Hal ini masih banyak kita jumpai, terutama di kota-kota besar, ” kata Suhajar.

Suhajar juga mengatakan Kemendagri mendorong pemerintah daerah agar program BAZNAS menjadi gerakan masif di seluruh pelosok NKRI. Zakat yang terkumpul nantinya dapat membantu kesejahteraan umat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. 

“Hal ini sangat penting mengingat masih banyak jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan berada dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim, ” ujarnya.

Baca juga: Pasar Dadadakan Jadi Alternatif Belanja Kebutuhan Idul Fitri Masyarakat Kota Padang Panjang

Pemerintah pusat berharap pengentasan kemiskinan ini bisa dilakukan secara bahu membahu. Apalagi soal pengentasan kemiskinan melalui dukungan BAZNAS akan memenuhi cita-cita setiap kepala daerah untuk membantu masyarakat miskin.

“Saya setuju dengan apa yang dikatakan Gubernur Sumatera, masyarakat yang sangat miskin adalah masyarakat termiskin yang harus kita bantu, ” kata Suhajar.

Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat, selain mengerahkan seluruh pegawai, maka pemerintah daerah dapat mendorong BUMD, dan swasta untuk bersama-sama mengkaji kemiskinan di daerah.

Pada kesempatan itu, Ketua Forum Sekda Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si juga menyampaikan ketidakhadiran Srkda dalam forum ini. 

Alasannya, karena tugas pokok Sekda adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca juga: Memahami Saham dan Cara Membeli Untuk Pemula

“Sekretaris, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki fungsi pokok sebagai pelaksana, koordinator, dan fasilitator. Sekretaris merupakan jabatan strategis, ” ujar Lalu Gita.

Ketua Forsesdasi Jabar, H. Acep Jamhuri mengatakan, Raker Komwil Forsesdasi digelar sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Sekda di Jabar.

Forsesdasi merupakan wadah partisipasi Sekda dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah serta memberikan gagasan dan solusi dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas dua fokus yaitu masalah kemiskinan dan P3K, ” ulasnya.

Menurutnya, melalui forum ini pihaknya dapat menginventarisasi permasalahan, peraturan dan penerapannya di daerah, guna menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti dengan merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Tim Cagar Budaya Padang sebut Indarung Aset yang Luar Biasa

“Mudah saja forum ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan sesuai dengan yang kita inginkan bersama, ” ujarnya. 

Acara Rakernas Forum Sekretariat Daerah se-Indonesia turut dihadiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PAN dan RB Dr. Ir. Alex Denni, MM, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. dr. KH. Noor Achmad, MA, Kepala Biro Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri Ir Suprayitno, MA dan Sekda Provinsi, Kepala Biro Organisasi, Komda RI, serta pimpinan OPD di Pemprov Sumut. (***)