Miris, Sudah Akhir Triwulan Awal 2023 UPK Pancung Soal Belum Rapat Tahunan Sejak 2022,Ini Tanggapan Kadis DPMD Pessel

PAINAN - Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dinilai tidak transparan. Pasalnya, sudah masuk akhir triwulan awal 2023, belum juga menggelar rapat tahunan sejak tahun 2022.

Ketua UPK Kecamatan Pancung Soal, Aswandi membenarkan hal tersebut. Pihak menyebut, hal tersebut terjadi karena UPK Pancung soal dalam masa transisi menjadi BUMNAG bersama Nagari.

Baca juga: Kelabui Distribusi Gula Investasi Ratusan Juta, Seorang Pria Berujung di Sel Polres Bukittinggi

"Keadaan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2022 yang lalu. Namun UPK tetap menyampaikan laporan aktivitas tahunan kepada DPMD P2-KB Pesisir Selatan, " ungkap Aswandi dikonfirmasi wartawan belum lama ini. 

Terpisah, Kepala DPMD-2KB Pessel, Zulkifli menegaskan, setiap pengurus UPK wajib melakukan rapat setiap tahunnya.

Baca juga: Taufik Basari: Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Sesuai Konsep yang Tepat

Ia mengatakan, rapat tahunan tersebut sebagai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan yang telah dilakukan serta pertanggungjawaban anggarannya. 

"Harus lakukan itu. Diperintahkan untuk melakukan itu. Karena jika tidak, kita tidak tahu rugi atau bagaimananya. Tentu kita tahu perkembangannya dari rapat dan musyawarahnya itu, " terang Zulkifli.

Baca juga: Empat Warga Padang Lapai Ditangkap saat Berjudi Koa

Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada beberapa UPK yang bergabung ke Bumnag Bersama. 

Meski sudah bergabung, namun setiap UPK tersebut masih banyak yang belum jelas kegiatannya. 

Baca juga: Apresiasi Peran Serta PN Dalam Berantas Narkoba, BNNK Solok Berikan Anugerah  Penghargaan

"Kami sudah melakukan audit, memang banyak UPK ini yang tidak jelas kegiatannya, "ujarnya.

Ia berharap, untuk transparansi kegiatan UPK, pihaknya meminta seluruh UPK harus menggelar rapat tahunan dan menyampaikan hasil kegiatan ke publik. 

Baca juga: Melalui Gugatan Praperadilan Jilid II, Joni Berharap Hakim Melahirkan Yurisprudensi Baru

Sebab, menurutnya UPK merupakan lembaga yang didirikan pemerintah sebagai unit kegiatan dalam mengelola keuangan negara. 

"Jadi harus dilaksanakan, rapat tahunan harus ada, "tegasnya.