Permintaan Informasi Kegiatan Swakelola Ditujukan ke Disdik Sumbar, Pihak 'Diduga' Kontraktor Malah Kelimpungan, Ada Apa ?

PADANG - Aneh memang, betapa tidak, surat permintaan informasi yang dikirim oleh pemerhati pembangunan yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, Didi Someldi Putra ke Dinas Pendidikan Sumatera Barat malah membuat oknum diduga kontraktor kelimpungan.

Padahal surat tersebut dikirim bermaksud untuk meminta informasi seputar kegiatan swakelola DAK fisik 2022 tingkat SMA / SMK yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Baca juga: Nilai Proyek Mangkrak Sumbar Capai Ratusan Miliar, Hidayat Minta Gubernur Copot Sejumlah Kepala Dinas

"Setelah surat itu saya kirim, tidak berapa lama teman saya yang juga berprofesi sebagai wartawan, dan aktif di lembaga sosial kemasyarakatan memberitahu bahwa ada kontraktor yang ingin bertemu, " kata Didi Someldi di Painan, Senin.

Rencana pertemuan itu, lanjutnya, merupakan tindaklanjut dari surat permintaan informasi yang dikirimnya ke kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Baca juga: Dewan Pers Surati Media Terkait Pemberitaan, Wilson Lalengke: Berhentilah Jadi Backing Penjahat

"Saya heran kok surat saya sampai ke tangan kontraktor, padahal saya tujukan ke kepala dinas, " ungkapnya.

Waktu itu ia mencoba berprasangka baik dengan meminta bukti yang bisa meyakinkan dirinya atas keterlibatan kontraktor pada kegiatan swakelola.

Baca juga: Inilah Tampang Sopir Angkot Penabrak Guru Hingga Tewas di Gunung Pangilun

"Teman saya mengirimkan surat permintaan informasi yang saya kirim ke Kepala Dinas Pendidikan melalui pesan WhatsApp, katanya surat itu telah sampai ke tangan kontraktor dimaksud, " jelasnya.

Terkait hal itu ia pun menduga bahwa kegiatan swakelola yang idealnya dilaksanakan secara swakelola, namun diambil alih oleh kontraktor.

Baca juga: Ini Identitas Satpam yang Tewas Akibat Kebakaran di PLTU Teluk Sirih

"Kalau bukan begitu apa urusannya kontraktor dalam hal ini, " tegasnya.

Dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan lembaga pemeriksa terkait, sehingga diketahui ada atau tidaknya kongkalikong dalam pelaksanaan kegiatan. (Adi Kampai)

Baca juga: Diduga Tak Mengerti UU Pers, Koordinator Pendidikan Kecamatan Lengayang Minta Berita Dihapus