SMA.N 02 Painan Diduga Lakukan Pungli Komite 100 Ribu perbulan, Dana yang Terkumpul Mencapai 1,2 Miliar Pertahun

Painan--Apakah uang komite sekolah termasuk pungli? Hal ini kerap dipertanyakan oleh kebanyakan orang karena mereka  berpikir bahwa mereka harus membayar sesuatu yang masih belum jelas aturannya.

Pungli memang telah menjadi momok di dalam dunia pendidikan Umumnya ini terjadi pada tahun ajaran baru umumnya ini terjadi  disekolah SMA Dan SMK di Pessel, ketika proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan baru saja dimulai uang komite ini mulai dijalankan.

Baca juga: Dua Dosen Perhotelan UNP Peroleh Sertifikasi Internasional CHE

Sebelum awal tahun ajaran baru 2023 ini  biasanya akan diselenggarakan rapat komite untuk membahas keuangan sekolah yang masih belum mencukupi, itu pula yang terjadi di SMA Negeri 02 Painan, karena alasan kekurangan  keuangan sekolah, hal tersebut diperlukan tambahan dana sekolah, Sehingga pihak sekolah mewajibkan wali murid membayar uang komite 100 ribu perbulannya.

Dengan jumlah siswa 1230 orang dikalikan dengan wajib komite 100 ribu perorang maka uang terkumpul sangat fantatis, dan yang tekumpul lebih dari 100 juta perbulannya, kalau dikalikan 12 bulan, maka dana yang terkumpul mencapai 1, 2 Miliar.

Baca juga: Panitia UTBK SMM PTN Wilayah Barat di UNP Relokasi Pelaksanaan Ujian Hari Pertama

Ketika hal ini dikonfirmasi Via Wa senin 17/9  kepada Erisman.Mpd selaku kepala sekolah SMA Negeri 02 Painan dia membenarkan adanya pungutan tersebut, Erisman  juga mengatakan ada sekitar 200 orang siswa  di bebaskan karena tergolong tidak mampu, ketika ditanya kebenaran yang bebas komite, yang miskin harus mintak surat miskin dari kantor  walinagari, Erisman mengambil sikap diam.

Padahal dengan jumlah siswa di SMA 02 Paiann yang jumlahnya melebihi ribuan orang, dana Bos yang diterima sekolah  ini cukup besar, sehingga dengan pungutan uang komite ini sangat memberatkan  wali murid disekolah tsb, karena wali murid tidak berani protes terpaksa mereka membayar juga uang komite itu, seperti yang dikatakan wali murid yang tak mau identitasnya dipublikasikan.

Baca juga: Persiapan PPDB 2022, Ini 6 SMA Terbaik di Kota Padang Versi UTBK 2021

Alasan Banyak guru Honorer juga memuncul inisiatif untuk menggalang dana pendidikan dari orang tua murid. Namun pungutan ini seharusnya tidaklah bersifat memaksa dan hanya sukarela, tetapi dibanyak sekolah yang melakukan tekanan kepada orang tua murid, Dengan doktrin kalau tak membayar siswa tak boleh mengikuti ujian sekolah, atau setelah tamat ijazahnya di tahan pihak sekolah, ini benar-benar tak rasional.

Padahal  berdasar pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan, Inilah aturan yang menjadi patokan bahwa penggalangan dana dengan sistem pemungutan tidak boleh dijalankan karena memiliki sifat memaksa.

Baca juga: SMP 1 Bayang Adakan Pergelaran Seni dan Perpisahan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang tidak bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya tidak boleh  ditentukan.

Jadi, sama  dengan sumbangan yang bersifat sukarela, pungutan adalah sebaliknya bersifat wajib dan mengikat. Karena itulah pungutan ini disebut sebagai pungutan liar karena tidak termasuk ke dalam bentuk penggalangan dana yang ditentang oleh Kemendikbud. Jadi, apakah uang komite sekolah termasuk pungli ?

Baca juga: SMK N 1 Painan Jalin Kerjasama Perhotelan di Padang

Sebenarnya tidak semua uang komite sekolah termasuk pungli. Karena bisa saja uang komite sekolah ini adalah bentuk dari sumbangan sukarela maupun bantuan Lantaran dua macam sistem penggalangan dana ini memang boleh diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia.(***)